Tangerang – Usai di beritakan minimnya perawatan terkait minimnya perawatan gedung kecamatan di beberapa titik lokasi dilingkungan kecamatan kresek, pihak kecamatan kresek belum mengimplementasikan kinerja nyata hal ini tentu menuai sorotan dari kalangan aktivis, Selasa, (28/04/2026)
Dikutip dari media Online Media Nasional.id Kondisi infrastruktur gedung Kantor Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, kini menjadi sorotan tajam aktivis. Sebagai pusat pelayanan publik yang aktif digunakan setiap hari, fasilitas pemerintahan ini justru terkesan kumuh dan minim pemeliharaan di beberapa titik bangunan.
Terlihat sejumlah kerusakan yang mencolok. Di lantai dua, tembok luar di atas jendela nampak menghitam karena ditumbuhi lumut. Kerusakan serupa juga terlihat pada plafon gedung bagian belakang yang mulai ambrol.
Kondisi ini memicu dugaan adanya pembiaran terhadap aset negara. Padahal, pemeliharaan rutin bangunan gedung pemerintah sangat krusial untuk menjaga estetika, keamanan pegawai, hingga kenyamanan masyarakat yang datang memerlukan pelayanan.
Sesuai pedoman teknis, perawatan gedung seharusnya mencakup pemeliharaan arsitektural (atap, dinding, plafon) hingga sistem mekanikal dan elektrikal. Upaya perbaikan berkala ini merupakan standar wajib bagi pemerintah daerah guna mencegah kerusakan dini, mengingat anggaran pemeliharaan gedung biasanya dialokasikan setiap tahun secara bervariasi.
Saat dikonfirmasi awak media Melalui pesan Whatsapp, terkait tidak adanya aksi nyata untuk mengimplementasikan kinerja pemerintah terhadap perawatan gedung pemerintah yang merupakan aset negara, Camat Kresek tak menjawab bahkan diduga buta karena seakan mengabaikan dan membiarkannya aset negara rusak.
Hal tersebut menuai sorotan keras dari Aktivis Kabupaten Tangerang Mulyani yang juga sebagai Ketua Pokja Gabungan Lsm, Ormas, Media dan Okp se Kecamatan Jayanti yang menduga Camat Kresek makan gaji buta tidak mempedulikan aset negara yang setiap hari nya menjadi pusat pelayanan bagi masyarakat di Kecamatan kresek.
“Kami meminta bupati tangerang evaluasi kinerja Camat Kresek terkait dugaan ketiadaan atau penyalahgunaan anggaran perawatan gedung merupakan bentuk respon terhadap kontrol sosial publik atas kondisi fasilitas kantor kecamatan yang dinilai kurang terawat,”ujar Mulyani.
Lebih lanjut Mulyani mengatakan, “kami minta Bupati tangerang atau instansi terkait agar melakukan peninjauan ulang DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) di tingkat kecamatan kresek untuk memastikan dana yang ada benar-benar digunakan untuk kebutuhan perbaikan mendesak,” Tegasnya.
Di wilayah Kabupaten Tangerang, isu ini sempat menyoroti perlunya transparansi anggaran perawatan. Sementara itu, secara umum pemerintah daerah di tahun 2026 terus didorong untuk menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan aset gedung agar tetap berfungsi baik bagi layanan masyarakat.
