Rokan Hulu – Peringatan Hari Buruh Internasional 2026 tahun ini tidak hanya menjadi ajang seremonial, tetapi juga membuka ruang diskusi publik terkait sejauh mana negara benar-benar hadir untuk buruh.
Milenial dari Rokan Hulu, Alfa Syahputra, S.M., M.M., menilai bahwa apa yang disampaikan Presiden menjadi langkah awal yang patut diapresiasi, namun tetap perlu dikritisi secara konstruktif.
“Kalau kita lihat, pemerintah sudah mulai mendengar. Beberapa tuntutan buruh direspons, itu jelas. Tapi pertanyaannya sekarang—apakah ini akan berhenti di komitmen, atau benar-benar dijalankan?” ujarnya.
Menurutnya, respons pemerintah terhadap isu kesejahteraan buruh, program rumah subsidi, hingga perhatian pada pekerja informal seperti ojek online menunjukkan arah kebijakan yang lebih terbuka. Namun, ia mengajak semua pihak untuk tidak langsung merasa puas.
“Di sinilah pentingnya diskusi publik. Kita apresiasi, tapi sekaligus kita beri masukan. Karena pengalaman kita selama ini, kebijakan sering bagus di awal, tapi lemah di implementasi,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa persoalan ketenagakerjaan tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu kebijakan. Dibutuhkan sinergi lintas sektor, mulai dari regulasi, pengawasan, hingga kesiapan institusi di daerah.
“Jadi ini bukan soal setuju atau tidak setuju dengan pemerintah. Ini soal bagaimana kebijakan itu benar-benar bekerja untuk buruh. Kita ingin ada ruang dialog yang terus berjalan,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia mendorong agar buruh tidak hanya dilihat sebagai objek penerima kebijakan, tetapi juga dilibatkan dalam proses perumusan.
“Kalau buruh dilibatkan, kebijakan akan lebih tepat sasaran. Ini yang menurut saya perlu diperkuat ke depan,” katanya.
Di akhir, ia menegaskan bahwa momentum Hari Buruh 2026 harus dijaga sebagai titik awal perubahan, bukan sekadar rutinitas tahunan.
“Sudah didengar, itu langkah awal. Sekarang yang ditunggu adalah pembuktian. Dan itu harus kita kawal bersama,” tutupnya.
