Kendari – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan pentingnya pengelolaan yang profesional dan sehat dalam menjalankan bank daerah sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurutnya, pemerintah daerah (Pemda) perlu melakukan pembenahan serius, salah satunya dengan memastikan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang akan menduduki jabatan strategis di BUMD.
Ia menekankan agar Pemda mencari kandidat yang benar-benar kompeten untuk menempati posisi penting. Misalnya, jabatan komisaris harus diisi oleh figur yang memiliki kapasitas dan pengalaman di bidang perbankan maupun keuangan.
“Ini akan betul-betul kita perhatikan hal ini sehingga ketika menjadi seorang komisaris ke sana, ya benar-benar mewakili pemerintah daerah,” ujar Ribka saat mendampingi Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dalam rangka Pengawasan terhadap Bank Daerah sebagai BUMD yang Memberi Kontribusi terhadap Pendapatan Daerah di Kantor Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tenggara (Sultra), Kota Kendari, Rabu (27/8/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain aspek kompetensi SDM, Ribka juga mengingatkan agar mekanisme pendanaan dan pinjaman yang dilakukan BPD betul-betul diarahkan pada penggunaan anggaran yang tepat sasaran. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya kesalahan perencanaan maupun penyalahgunaan keuangan di kemudian hari.
“Saya harapkan Pak Gubernur bisa sesuai-sesuaikan, dicek benar. Nah, ini harus lebih hati-hati ke depan,” tegasnya.
Lebih jauh, Ribka menekankan, pembenahan BUMD dan perbankan daerah perlu dilakukan secara menyeluruh agar mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Dengan demikian, penguatan fiskal daerah akan berbanding lurus dengan meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat.
“Tujuannya adalah bagaimana kita membantu teman-teman pemerintah daerah supaya perbankan juga sehat, kemudian pemerintah daerahnya juga secara fiskal ini bisa ada pengelolaan keuangannya secara baik,” ungkapnya.
Selain itu, ia juga menyoroti peran perbankan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Ribka meminta agar pemanfaatan CSR diarahkan pada kebutuhan masyarakat secara nyata, sehingga mampu mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi lokal.
“Harap Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur nanti dicek juga CSR ini ke mana saja, CSR bank ini nanti perlu diperhatikan,” pungkasnya.
Sebagai informasi, acara tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Sultra Hugua, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, anggota Komisi II Rusda Mahmud, Ahmad Irawan, dan Ali Ahmad. Hadir pula jajaran komisaris dan direksi Bank Sultra, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sultra, serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sultra.
Puspen Kemendagri
