Serang – Polda Banten menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pengendalian Harga Beras di wilayah hukum Polda Banten pada Rabu (22/10/2025). Kegiatan yang di gelar di Aula Serbaguna Polda Banten ini dihadiri oleh Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, serta berbagai asosiasi pelaku usaha dan pedagang pasar.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Wakapolda Banten Brigjen Pol. Dr. Hendra Wirawan, yang mewakili Kapolda Banten Irjen Pol. Hengki. Dalam arahannya, Wakapolda menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan beras di wilayah Banten.
“Beras bukan hanya bahan pangan pokok, tetapi juga penentu stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat. Kenaikan harga beras dapat memengaruhi daya beli masyarakat serta kepercayaan publik terhadap pemerintah,” ujar Brigjen Pol. Hendra Wirawan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara itu, Dirreskrimsus Polda Banten Kombes Pol. Yudhis Wibisana dalam keterangannya menegaskan komitmen Polda Banten untuk melakukan langkah-langkah pengawasan dan penegakan hukum guna memastikan harga beras tetap stabil dan ketersediaan di pasar terjaga.
“Kami terus melakukan pemantauan terhadap rantai distribusi beras agar tidak terjadi penimbunan, spekulasi, atau praktik curang lainnya. Apabila ditemukan pelanggaran yang merugikan masyarakat, akan kami tindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku,” tegas Kombes Pol. Yudhis Wibisana.
Ia juga menambahkan bahwa Ditreskrimsus Polda Banten berperan aktif dalam mendukung program nasional pengendalian pangan, khususnya dengan memperkuat koordinasi bersama Bulog, pemerintah daerah, dan pelaku usaha.
“Kami tidak hanya menindak pelanggaran, tetapi juga memastikan seluruh pihak dapat menjalankan distribusi secara transparan dan berkeadilan. Penegakan hukum harus memberi rasa aman bagi masyarakat dan dunia usaha,” tambahnya.
Dalam kegiatan tersebut, Dirreskrimsus Polda Banten juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi menjaga kestabilan pangan di wilayah Banten, sekaligus mendorong agar langkah-langkah konkret seperti operasi pasar, gerakan pangan murah, serta sinkronisasi data stok beras terus dilakukan secara berkelanjutan.
“Banten memiliki posisi strategis sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Negara. Karena itu, stabilitas harga dan pasokan beras di daerah ini sangat penting bagi ketahanan pangan nasional,” pungkas Kombes Pol. Yudhis Wibisana.
Dengan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan pelaku usaha, Rakorda Pengendalian Harga Beras 2025 diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan serta memberikan jaminan ketersediaan dan keterjangkauan beras bagi masyarakat Banten. (*/Hms)
