Jakarta – Polemik kenaikan tunjangan DPR RI kembali mencuat dan memicu perdebatan publik. Isu ini mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan, termasuk generasi milenial. Salah satunya adalah Alfa Syahputra, dosen muda dan pegiat pendidikan asal Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Riau.
Menurut Alfa, kenaikan tunjangan DPR RI sah secara regulasi. Namun, waktu dan konteksnya membuat publik mempertanyakan urgensi kebijakan tersebut.
“Untuk duduk di Senayan, biaya politik yang dikeluarkan para caleg sangat tinggi, bahkan bisa mencapai miliaran rupiah. Wajar jika publik mengaitkan kenaikan tunjangan dengan upaya pengembalian modal politik,” ujarnya, Selasa (26/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Riset Westminster Foundation for Democracy Limited (WFD) mengungkap, biaya yang dikeluarkan calon anggota DPR pada Pemilu Serentak 2024 berkisar dari Rp200 juta hingga Rp160 miliar.
(Sumber: Antara News).
Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa demokrasi Indonesia masih didominasi oleh mereka yang memiliki modal besar.
Alfa menyebut fenomena ini sebagai “ironi demokrasi”.
“Seharusnya demokrasi memberikan kesempatan yang sama kepada semua warga negara. Tapi dengan biaya politik setinggi itu, akses menjadi tidak setara. Dan jika setelah terpilih tunjangan dinaikkan, muncul persepsi bahwa politik kita masih transaksional,” tegasnya.
Kenaikan Tunjangan Boleh, Tapi…
Alfa menegaskan, kenaikan tunjangan bukan masalah jika berbanding lurus dengan kinerja dan keberpihakan kepada rakyat.
“Kinerja DPR RI harus mencerminkan nilai tunjangan yang mereka terima. Jangan hanya menaikkan hak, tapi kewajiban terhadap rakyat diabaikan. Publik butuh transparansi dan akuntabilitas,” katanya.
Solusi: Reformasi Biaya Politik dan Pengawasan Publik
Menurut Alfa, salah satu akar masalah adalah tingginya biaya politik yang membuat demokrasi di Indonesia mahal dan tidak inklusif.
“Kalau pembiayaan politik tidak direformasi, akan sulit memutus mata rantai politik uang. Ini juga alasan kenapa publik sinis terhadap kebijakan kenaikan tunjangan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, generasi milenial harus ikut mengawal kebijakan publik agar demokrasi berjalan sesuai cita-cita.
“Anak muda jangan diam. Kita harus kritis, aktif, dan ikut mendorong transparansi. Karena masa depan politik ini ada di tangan kita,” pungkas Alfa.
Penulis : **
Editor : Serang Raya
