SERANGRAYA.ID | KAB. TANGERANG – Proyek pemeliharaan pagar makam di Kampung Cipaeh, Desa Gunung Kaler, Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang, yang dikerjakan oleh CV. Langlang Buana Cemerlang dengan nilai anggaran sebesar Rp119 juta, menuai sorotan tajam dari Gabungan Aliansi Tangerang Raya (GANTAR)
Pasalnya, proyek tersebut diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB)
Dalam keterangannya Heriansyah selaku Tim Investigasi Gabungan Aliansi Tangerang Raya (GANTAR) menyampaikan kepada Awak Media, bahwa pihaknya akan melaporkan kegiatan tersebut ke Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” tegasnya
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dirinya menilai bahwa dalam hal ini Camat Gunung Kaler dianggap gagal dalam menjalankan fungsi pengawasan dan justru cenderung berpihak kepada rekanan atau kontraktor,”ucapnya
“Lihat sendiri, kurangnya fungsi pengawasan dari pihak Kecamatan Gunung Kaler sangat jelas terlihat. Jika memang setiap proyek diawasi oleh pengawas, maka seharusnya ketidak sesuaian teknis langsung cepat ditegur kepada pihak pelaksanaan, jangan Ini malah terkesan dibiarkan. Lantas, apa fungsi pengawas atau PPTK Kecamatan selama ini ?” tegas Heriansyah epada awak media.
Lebih lanjut, Heri mengungkapkan bahwa ia telah mengirimkan laporan hasil investigasi lengkap beserta dokumentasi berupa foto dalam format PDF kepada Camat Gunung Kaler melalui aplikasi WhatsApp. Namun, hingga saat ini belum ada tanggapan.
“Sudah saya kirimkan langsung ke Camat. Tapi tidak ada balasan ataupun klarifikasi. Oleh sebab itu, kami memutuskan untuk membawa persoalan ini ke Inspektorat dan BPK,” lanjutnya.
Tidak hanya proyek pagar makam, Heriansyah juga menambahkan bahwa pihaknya telah mengumpulkan sejumlah data dari proyek – proyek lain yang menggunakan anggaran dana atau pagu Kecamatan Gunung Kaler, yang diduga banyak tidak sesuai dengan RAB,” jelasnya
“Kami dari Tim Gabungan Aliansi Tangerang Raya (GANTAR) sudah menyusun dan merinci semua data proyek yang kami duga menyimpang. Ini bukan persoalan satu proyek saja, tapi sistemik. Maka dari itu, kami harap pihak Inspektorat dan BPK segera turun ke lapangan.
Kami juga akan terus mengawal proses hukum dan pengawasan atas penggunaan anggaran publik ini, khususnya di wilayah Kabupaten Tangerang, “pungkasnya (Red).
